by

DPD RI Asal Lampung Kembali Bikin Drama Di Lampung Utara

-Hukum, Politik-372 views

LampungPos.com ~ Tanjung Karang. Masyarakat Indonesia sangat miris memiliki anggota DPD RI seperti Andi Surya. Masyarakat yang jujur kini menginginkan kualitas anggota DPD RI yang adil dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bukan justru mengambil fungsi tugas aparat lain seperti hakim atau aparat negara lainnya.

Berbeda dengan masyarakat yang serakah ingin memiliki tanah tanpa harus membelinya atau dengan kata lain merampok aset negara seperti yang terjadi di beberapa tempat di daerah Lampung, masyarakat katagori ini pasti mendukung semua kebijakan Andi Surya dan berharap akan kecipratan hasil jarahan secara terang-terangan kepada perusahaan milik negara.  baca juga : Menelisik Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum

Salah satu contohnya yang terjadi di Kecamatan Blambangan Pagar dan Abung Semuli, Lampung Utara, beberapa hari yang lalu muncul di salah satu berita media online, dimana masyarakat masyarakat yang menepati lahan milik negara, dalam hal ini yang pengelolaanya diserahkan kepada PT. KAI (persero) ingin dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat. Perbuatan ini bisa dibilang ingin merugikan negara dengan mengerogoti asetnya.

Untuk menyerang perusahaan negara tersebut Andi Surya selalu menggunakan senjata bahwa lahan milik PT. KAI (Persero) tersebut hanya sebatas 6 meter kiri dan kanan rel saja, padahal opini tersebut tersebut bukanlah menyatakan kepemilikan melainkan ruang jalur kereta api dan juga ruang manfaat kereta api yang status kepemilikannya punya Kementerian Perhubungan. baca juga : Begini Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum

Mirisnya lagi, selaku DPD RI Andi Surya tidak paham atas peraturan negaranya sendiri dan dia memberikan pengetahuan palsu bagi masyarakat Lampung untuk merampas lahan PT. KAI (Persero) di sepajang bantaran rel.

Andi Surya menganggap masyarakat sudah dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, faktanya masyarakat tersebut tinggal dilahan milik pemerintah atau governement grond yang penguasaanya diserahkan kepada PT. KAI (Persero). padahal berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI selaku penanggung jawab keuangan negara telah mengeluarkan surat kepada BPN Tahun 1994 bahwa grondkaart merupakan alas bukti kepemilikan Perumka sebelum menjadi PT. KAI. 

Di atas sudah jelas bahwa peraturan yang ada menguatkan kepemilikan lahan milik PT. KAI (Persero) namun Andi Surya justru selalu menganggu dan berusaha membuat perusahaan BUMN tersebut kehilangan aset-asetnya.  baca juga : M Noor Marzuki : Grondkaart Adalah Bukti Final Kepemilikan Lahan PT KAI (Persero)

Seharusnya Andi Surya mendukung negara untuk berkembang, bukan justru ikut berpartisipasi merampas sedikit demi sedikit aset yang dimilikinya dengan memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan politiknya.

Tak puas menyesatkan pengetahuan masyarakat Lampung. Kini Andi Surya semakin arogan keluar kandang, bak Gajah Lampung yang sedang kesetanan untuk menekan perusahaan negara tersebut agar kehilangan semua aset-asetnya. 

Tak hanya itu kini drama yang dibuat oleh Andi Surya adalah membuat forum masyarakat bersatu yang mana dibalik semua itu digunakan untuk mengalang dukungan dalam pemilihan DPD RI Lampung pada April mendang.

Kesalahan fatal seorang senator asal Lampung tersebut adalah membuat forum yang akan membahas mengenai hukum agraria padahal beliau sendiri belum memahami secara detail tentang aturan hukum yang ada di Indonesia. Bahkan andi surya sering memelesetkan aturan hanya untuk membuat masyarakat berpaling mendukungnya.

Kami Forum Komunitas Peduli Aset Negara di Lampung miris akan kualitas yang ditunjukan seorang senator DPD RI, Harusnya selaku senator sekaligus orang akademisi dia harus bisa adil dan tidak memanfaatkan aset negara untuk kepentingan politik. baca juga : Grondkaart, Produk Hukum Era Kolonial yang Sah Hingga Kini

Selain itu selaku seorang senator tidak pernah melibatkan kasus yang terjadi kepengadilan karena tidak memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga mereka sering hanya membuat isu-isu negatif dan memelesetkan aturan di media yang dia miliki.

Apabila Andi Surya amanah kami yakin akan menyelesaikan permasalahan itu dipengadilan, dan mengembalikan tugas dan fungsi DPD RI ke asalnya bukan mengantikan tugas pengadilan karena sering mengadili.

Lampung, 1 Maret 2019

Komunitas Peduli Aset BUMN Lampung

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed