by

Menyoal Kebodohan Andi Surya

Ada beberapa media online dan cetak yang tayang 20 Februari 2019 lalu mengutip pernyataan Andi Surya perihal Sistem Belanda Membelenggu Reforma Agraria. Ungkapan yang coba dia gunakan untuk mencari panggung. Ucapan itu terlihat bahwa Dia tidak memahami kondisi hukum di Indonesia.
Bila kita melihat hukum di negeri ini, lebih dari 600 UU yang ada masih mengadopsi warisan Kolonial Belanda. Perubahan yang sudah belasan kali terjadi pun tidak mengurangi banyaknya UU yang dipakai.
“Penelitian tahun 1987 di Badan Pembinaan Hukum Nasional (mengungkap), lebih dari 600 –mulai dari– undang-undang sampai kepada peraturan pelaksanaannya, (adalah) warisan kolonial Belanda yang belum kita ganti,” ungkap Dr Wahiduddin Adams, SH MA saat menjabat Hakim Mahkamah Konstitusi.
Dia menuturkan, pada masa awal kemerdekaan Indonesia 75 tahun lalu, Belanda telah mewariskan sangat banyak UU. Sehingga Indonesia hanya mampu merespon dengan aturan peralihan pada UU Dasar 1945, dan UU warisan Belanda masih berlaku sepanjang belum diatur.
Ada lima hukum dasar (basic laws) peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang belum bisa diganti oleh Pemerintah Indonesia. Yaitu KUHPer, KUH Acara Perdata (KUHAPer), KUHPidana, KUHAP, dan KUHDagang.
DPR selagu badan legislatif juga sudah berkali-kali mengeluarkan Undang-Undang atau perubahan Undang-undang. Tetapi memang masih banyak.
UU Peninggalan Kolonial Belanda masih dipakai karena memang secara isi maupun penerapannya masih sesuai dengan kondisi saat ini. Komisi III selaku komisi yang membidangi hukum juga punya keterbatasan, karena Mereka punya tugas anggaran, juga tugas lainnya dari bidang legislasi.
BIla Andi Surya menyoroti hasil undang-undang produksi Kolonial Belanda untuk kasus yang dia tunggangi, yaitu kasus tanah-tanah BUMN yang coba dia rebut dan berikan ke pendukunnya, itu adalah sebuah kekonyolan. Akan lebih baik Andi Surya selaku Anggota Dewan justru tidak mengusik tanah-tanah BUMN, yang notabene adalah tanah negara.
Kita tahu Presiden Joko Widodo dalam reforma agraria telah membagikan sertifikat untuk tanah-tanah yang belum disertifikatkan, dan tanah HGU yang tidak tergarap.
Disatu sisi Presiden juga sedang menggenjot pembangunan di seluruh wilayah, baik melalui BUMN maupun melalui kebersamaan dengan masyarakat.
Semoga kualitas anggota Dewan ke depan bukanlah seperti Andi Surya, yang bisa dibilang licik dengan strateginya.

Jakarta, 21 Februari 2019

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed