by

Andi Surya Tidak Berhak Melakukan Sosialisasi

-Hukum-178 views

Lampungpos.com – Andi Surya kembali melakukan sosialisasi tentang UU Perkeretaapian kepada warga pinggir rel Kotabumi pada Selasa (25/12) lalu. Dikutip dari Media-Merdeka.com, Andi Surya mendapatkan undangan dari warga Kecamatan Kotabumi Kota dan Kotabumi Selatan yang terdampak lahan grondkaart PT KAI (Persero). Ia dengan gamblang menjelaskan bahwa grondkaart yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1913 hanya merupakan penampang rel KA, bukan sebagai dokumen kepemilikan. Ia juga mengedukasi masyarakat tentang UU Perkeretaapian No.23/2007 yang menjelaskan ruang milik kereta api adalah 6 meter kiri dan kanan rel.

Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan dalam agenda tersebut. Pertama, Andi Surya bukanlah seorang ahli yang memahami sejarah maupun seluk beluk grondkaart dan kedua ia juga tidak memiliki hak untuk melakukan sosialisasi tentang UU Perkeretaapian. Sejak kapan tugas sosialisasi UU Perkeretaapian berpindah kepada anggota DPD RI? Apakah ia memiliki pengetahuan yang lebih terkait UU tersebut?

Dr. Iing R Sodikin Arifin selaku Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN menyatakan dengan tegas bahwa grondkaart merupakan petunjuk tanah tersebut berada dalam kekuasaan kereta api dan grondkaart adalah alas hak yang sah. Grondkaart menguraikan dan menjelaskan secara kongkrit batas-batas tanah yang sudah diserahkan kepada SS (Staat Spoor Wegen) berdasarkan ordonansi yang dimuat dalam Staatsblad masing-masing dan tanah-tanah yang diuraikan didalamnya statusnya adalah tanah negara.

Hal senada juga diutarakan oleh M Noor Marzuki yang juga salah satu Staf Ahli Kementrian Pertanahan. Ia mengatakan bahwa saat ini masih banyak pihak yang tidak memahami grondkaart termasuk anggota DPD, DPR hingga BPN sehingga membuat permasalahan yang ada semakin pelik. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S.11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 disebutkan bahwa tanah-tanah yang terurai dalam grondkaart dinyatakan sebagai tanah negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap PERUMKA atau yang saat ini disebut PT KAI (Persero).

Selain itu M Noor Marzuki juga menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 dijabarkan bahwa aset dari dua belas perusahaan kereta api swasta Belanda yang tergabung dalam Verenigde Spoorwegbedrijf (VS), pengelolaannga diserahkan kepada DKA sehingga sejak berlakunya peraturan pemerintah ini maka secara yuridis semua aset VS sudah menjadi aset DKA yang artinya menjadi milik PT KAI (Persero). Ia juga mengungkapkan bahwa grondkaart adalah hasil final dan tidak perlu ditindaklanjuti dengan surat keputusan pemberian hak oleh Pemerintah.

Pendapat-pendapat tersebut dikemukakan oleh orang yang ahli dibidang agraria dan bisa dipastikan bahwa pendapat mereka tidak asal-asalan. Jika Andi Surya merasa yakin dengan pendapatnya tentang grondkaart, alangkah baiknya bila suatu hari ia berdiskusi dengan kedua orang tersebut. Secara logika sederhana, PT KAI tidak mungkin melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat. Mereka pastinya mendapat pengawasan dari instansi terkait seperti BPK maupun KPK. Jika mereka bertindak curang atau menyerobot lahan milik pihak lain maka bisa dipastikan mereka pasti akan diberi hukuman yang tegas. Masyarakat juga harus berfikir apakah Andi Surya benar-benar berkompeten dalam menyampaikan tentang grondkaart atau UU Perkeretaapian, jangan sampai mereka terlanjur percaya lalu kecewa karena ternyata fakta yang ada tidak sesuai dengan yang diutarakan Andi Surya selama ini.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed